Tak Usah Tanggapi 'Omong Kosong' Kadisnaker Maluku Utara Jalankan Saja Amanah Gubernur

MALUKU UTARA - Sikap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara Ir. Ridwan Putra Hasan yang tetap konsisten berjalan sesuai koridor, makin menarik perhatian banyak pihak.

Bahkan ada akademisi yang tertarik untuk menyikapi kinerja beliau, padahal ada begitu banyak kepala SKPD di propinsi Maluku Utara.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

Dan dengan adanya kritikan yang dilontarkan terhadap dirinya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara Ir. Ridwan Hasan menanggapinya dengan biasa saja, sebab menurutnya tak ada manusia yang sempurna, Senin (20/06/2022).

"Manusia pasti tak ada yang sempurna,  baik itu pemimpin maupun staf, tentu saya sudah siap dengan kritikan - kritikan, baik dari dalam dinas, akademisi maupun masyarakat Maluku Utara, " ucapnya.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

Ditambahkan oleh Ridwan, bahwa tugas yang diberikan adalah amanah yang dipercayakan oleh Gubernur Maluku Utara dalam menjalankan visi misi pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk agar dapat merekrut tenaga kerja.

“Alhamdulillah walaupun dua tahun terakhir program inti Disnaker provinsi sedikit terhambat karena pandemi Covid-19, tapi di tahun 2022 ini semua program sudah mulai berjalan degan baik sesuai kebutuhan masyarakat Maluku Utara. Karena semua kegiatan program yang sementara berjalan adalah hasil dari perencanaan saya sebagai kepala Disnaker dan beberapa kabid yang berhasil melobi dan mendapat anggaran dari Kementrian. Juga bersama tim TAPD provinsi Maluku Utara, sehingga program Disnaker telah tertuang dalam DIPA 2022 dan Alhamdulillah sudah mulai bersinergi dengan visi misi Gubernur dan wakil Gubernur provinsi Maluku Utara, ” imbuhnya.

Baca juga: POGEI dan Hoga-Hoga Diperkenalkan Dalam Lawatan Presiden RI Jokowi di Kota Touris Parapat

Ridwan juga memaparkan, bahwa di bidang industri pertambangan, di setiap perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara, presentasi tenaga kerja lokal adalah 80 sampai 90?alah warga Maluku Utara. Dan itu sudah sesuai dengan aturan UU ketenagakerjaan dan harapan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba Lc yaitu harus memprioritaskan masyarakat Maluku Utara khususnya masyarakat lingkar tambang, di mana perusahaan-perusahaan beroperasi.

Menanggapi hal tersebut, Korwil Indonesia Timur LSM Inakor Rolly menyarankan untuk tetap bekerja dan berkarya bagi masyarakat Maluku Utara dan tidak usah menanggapi sesuatu yang tidak penting dan bermanfaat.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

"Terus saja bekerja dan berkarya bagi masyarakat Maluku Utara, tak perlu menanggapi omong kosong atau sesuatu yang tidak penting dan bermanfaat, " ucap Rolly, Senin (20/06/2022).

Bukan cuma itu, Rolly juga menegaskan apa yang dilakukan oleh Kadis Naker dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara sudah tepat, Rekomendasi yang diberikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan SK Gubernur Maluku Utara untuk mengembalikan posisi Ir. Ridwan Putra Hasan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara sudah benar, dan kalau ada yang keberatan silahkan ajukan k e Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Lc. ( Steven)

Baca juga: Pemerintah Cabut izin Usaha Pertambangan HGU dan HGB Terlantar